Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi, Suap, dan Pungutan Liar pada Bidang Perizinan dan Pelayanan Publik, Selasa (28/7), sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kegiatan tersebut diikuti kepala OPD, camat, direktur rumah sakit, kepala puskesmas, perbankan, serta asosiasi profesi. Bupati Rembang, Harno, menegaskan pentingnya pemahaman aparatur mengenai batasan gratifikasi, suap, dan pungutan liar agar pelayanan publik berjalan transparan, profesional, dan bebas korupsi.

Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang, Imung Tri Wijayanti, menyampaikan bahwa sektor pelayanan publik menjadi perhatian karena memiliki intensitas interaksi tinggi dengan masyarakat. Penguatan budaya antikorupsi harus dimulai dari pimpinan agar menjadi contoh bagi seluruh aparatur.

Inspektorat terus mendorong pencegahan korupsi melalui berbagai program, seperti pelatihan antikorupsi, pengembangan penyuluh antikorupsi, serta peningkatan pemahaman gratifikasi. Saat ini Kabupaten Rembang memiliki lima penyuluh antikorupsi tersertifikasi KPK.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Rembang berharap nilai integritas semakin tertanam sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.